Thaksin Shinawatra: Kompleksitas Politik dan Hukum di Thailand

Thaksin Shinawatra: Kompleksitas Politik dan Hukum di Thailand

Dalam hari Selasa, Pengadilan Kriminal Thailand telah menerima tuntutan yang telah diajukan oleh Kantor Jaksa Agung terhadap Thaksin Shinawatra, seorang mantan Perdana Menteri, berkaitan dengan dakwaan mengomentari dengan tidak baik kepada kerajaan (kejahatan lèse-majesté) ketika ia memberikan wawancara kepada media dari luar negeri pada tahun 2015. Ini adalah satu dari banyak kasus hukum yang melibatkan Thaksin Shinawatra, seorang tokoh politik yang kontroversial di Thailand. Thaksin Shinawatra adalah seorang miliarder yang menjadi Perdana Menteri Thailand dari tahun 2001 hingga 2006, sebelum dia diangkat dalam kudeta militer.

Thaksin Shinawatra adalah anggota keluarga politik yang berpengaruh di Thailand. Dia adalah adik dari Yingluck Shinawatra, yang juga pernah menjadi Perdana Menteri Thailand. Thaksin Shinawatra pertama kali mendapatkan popularitas di kalangan rakyat Thailand karena kebijakan-kebijakannya yang pro-rakyat, seperti program-program kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, popularitasnya kemudian menurun karena asumsi dan asumsi kekuasaan. Dia dijatuhkan dalam pemerintahan militer pada tahun 2006 dan sejak itu hidup dalam bendera.

Kasus yang melibatkan Thaksin Shinawatra terkait pencemaran nama baik kerajaan adalah contoh lain dari kontroversi yang melibatinya. Pencemaran nama baik (lese majeste) adalah tuduhan yang serius di Thailand, yang dapat menyebabkan hukuman penjara yang panjang. Dalam kasus ini, Thaksin Shinawatra didakwa karena wawancara yang dia berikan kepada media Korea Selatan pada tahun 2015 di Seoul, Korea Selatan. Meskipun dia kemudian dibebaskan setelah pengacaranya memberikan jaminan uang, kasus ini mencerminkan ketegangan politik dan hukum yang ada di Thailand.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *